Setiap Upaya Memisahkan Papua dengan NKRI Adalah Perlawanan terhadap Pemerintahan yang Sah

Setiap Upaya Memisahkan Papua dengan NKRI Adalah Perlawanan terhadap Pemerintahan yang Sah
274 Kali Di Baca

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menegaskan bahwa berdasarkan konstitusi Papua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari NKRI.

Ia juga menegaskan, tidak ada alternatif bagi Papua untuk memilih menentukan nasib sendiri dengan referendum.

Dikatakannya, setiap upaya untuk memisahkannya harus dianggap sebagai perlawanan terhadap pemerintahan yang sah.

“Tidak ada alternatif bagi papua atau bagi siapapun untuk menentukan nasib sendiri dengan referendum atas nama hukum internasional,” tegasnya saat membuka acara Konferensi Pembangunan Papua di Hotel JW Marriott, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2019).

Secara hukum internasional yakni berdasarkan keputusan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1969 secara sah menyatakan Papua juga merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga, kata Mahfud, pemerintah Indonesia memiliki hak untuk menjaga kedaulatan tersebut.

“Berdasarkan ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights), setiap negara yang sudah berdaulat atas satu wilayah boleh melakukan semua langkah untuk mempertahankan kedaulatannya atas wilayah dan daerah itu dengan segala daya yang dimiliki,” ujarnya.

Untuk itu, Mahfud menyampaikan bahwa membangun Papua sama halnya membangun Indonesia. Oleh karenanya, Mahfud meminta kepada semua pihak terkait untuk sama-sama membangun Papua dengan hati yang tulus.

“Saya mengajak untuk membangun papua dengan hati yang tulus dan dikerjakan secara holistik. Membangun papua secara holistik adalah janji negara untuk mewujudkan dam menegakkannya, karena pada dasarnya inilah wujud dari sila kelima pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata dia.