Prabowo Sok Heroik, Padahal Licik


447 Kali Di Baca

Ada aroma kelicikan di balik pernyataan Prabowo Subianto. Calon presiden nomor urut 02 itu melontarkan janji baru soal penguasaan lahan atau hak guna usaha (HGU) di Kalimantan dan Aceh. Prabowo berjanji mengembalikan lahan tersebut ke negara dalam hitungan hari setelah dilantik menjadi presiden.

Janji itu disampaikan Prabowo saat pidato di hadapan relawan Prabowo-Sandi di Padepokan Silat Taman Mini Indonesia Indah, Jumat (15/3/2019). Jika menang pilpres, dia akan mengembalikan lahan HGU setelah 10 hari dilantik.

“Tapi sekarang saya memutuskan paling lambat 10 hari sesudah saya dilantik, saham-saham dalam perusahaan saya yang menguasai HGU mayoritasnya akan saya serahkan kepada RI,” ujar Prabowo. Alasannya, Prabowo mendorong terwujudnya negara yang adil dan makmur. Prabowo menjelaskan kekayaan alam harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Ia juga menjawab soal luas lahan HGU yang dimilikinya.

“Saudara-saudara sekalian, ada yang terus ejek saya, ada yang terus fitnah saya, ada yang terus menghina saya, tidak jadi masalah. Emang gue pikirin. Saudara-saudara sekalian, ada yang mempermasalahkan, saya sebagai pengusaha ya, katanya saya menguasai 220.000 hektare tanah di Kalimantan Timur, itu salah. Tidak 220.000, hampir 400.000,” kata dia.

Bagi yang tidak mengerti, pernyataan Prabowo tersebut bisa dianggap heroik. Jantan. Tegas. Menepati janji. Sebuah janji yang baru keluar setelah disindir berkali-kali oleh Jokowi dalam beberapa kesempatan. Janji yang disertai dengan syarat dirinya harus menjadi presiden dulu. Kalau tak terpilih, ya tidak jadi.

Pernyataan Prabowo tidak bisa dipandang kasat mata. Bahwa omongan Prabowo sebagai keikhlasan mengembalikan penguasaan tanah yang mencapai ratusan hektare itu kepada negara. Bahwa Prabowo adalah pahlawan yang dengan rela mengembalikan HGU kepada negara.

Di balik pernyataan tersebut, berapa banyak pemegang HGU yang mengembalikannya kepada negara begitu saja jika HGU tersebut masih memberikan penghasilan? Begitu juga dengan Prabowo. Dia tentu akan melihat apakah tanah yang dikuasainya itu masih memberikan hasil untuk kelanjutan usahanya atau tidak.

Jika tidak, Prabowo dengan sukarela mengembalikannya kepada negara. Untuk apalagi Prabowo menguasai lahan yang tidak memberikan penghasilan? Untuk apa Prabowo masih ngotot mempertahankan HGU jika lahan tersebut sudah tidak memberikan manfaat kepada dirinya?

Jadi, kerendahan hati dan sikap heroik yang ditunjukkan itu bukan semata-mata karena Prabowo disindir oleh Jokowi. Bukan karena kebaikan hati Prabowo untuk mengembalikan lahan tersebut kepada negara. Tetapi karena lahan tersebut sudah tidak memberikan manfaat lagi kepada Prabowo. Tetapi bahkan menjadi beban bagi Prabowo jika terus menguasai lahan tersebut.

Seperti lahan yang dikuasai oleh Prabowo di Kalimantan Timur yang seluas 223.500 hektar berada di bahwa PT Kiani Lestari atau PT Kertas Nusantara, sebelumnya bernama PT Kiani Kertas. PT Kertas Nusantara sekarang sudah tidak beroperasi. Gaji dan THR mantan pegawai PT Kertas Nusantara masih belum dibayarkan selama 5 tahun. Sampai sekarang tuntutan mantan karyawannya tersebut masih belum jelas.

Bukan itu saja. PT Kertas Nusantara mempunyai utang kepada kreditur Allied Ever Invesment Limited mencapai US$ 40 juta. Atau setara dengan Rp 560 miliar jika dihitung dengan kurs per dollar Rp.14.000.

Menurut catatan Detikfinance, pinjaman ini bermasalah dan berujung ke pengadilan. Hasil dari putusan PN Jakpus saat itu mewajibkan pihak PT Kertas Nusantara untuk membayar utangnya selama 20 tahun. Kreditur pun tak tinggal diam. Mereka mencoba melakukan kasasi terhadap putusan tersebut. Namun, pada 11 Oktober 2011, melalui putusan Mahkamah Agung (MA), kasasi Allied Ever Investment Limited, yang keberatan atas penetapan perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perusahaan milik Prabowo Subianto yaitu PT Kertas Nusantara ditolak.

Putusan ini dijatuhkan 11 Oktober 2011 lalu oleh majelis hakim agung yang dipimpin Dirwoto, Soroinda Nasution dan Soltoni Mohdally. Kuasa hukum Allied Ever Investment Ltd, Sheila Salomo, menilai upaya PK dimaksudkan memberikan perlawanan atas penetapan perdamaian dalam proses PKPU yang tidak memberikan kepastian utang kepada kreditur.

Ada dua masalah besar dari perusahaan Prabowo yang menguasai HGU dua ratus ribuan hektare itu. Pertama adalah gaji dan THR pegawai yang belum dibayarkan sejak tahun 2011 dan kedua adalah pinjaman kepada pihak ketiga sebesar US$40 juta yang harus dicicil selama 20 tahun itu.

Prabowo jelas sekali dengan enteng menyatakan mengembalikan lahan yang dikuasainya itu dengan menyerahkan saham mayoritas kepada negara. Sekilas Prabowo heroik, tetapi ada kelicikan di dalamnya. Ketika Prabowo menyerahkan saham dan lahan yang dikuasainya itu kepada negara, sejak saat itu semua utang yang masih harus dibayar dilimpahkan kepada negara. Negara harus menanggung utang yang selama ini belum terbayarkan oleh Prabowo.
Masih mau membiarkan Prabowo menjadi Presiden?