MK Kena Sasaran Didelegitimasi Kubu Prabowo-sandi


208 Kali Di Baca

Upaya kubu 02 Prabowo-Sandi mendelegitimasi lembaga negara penyelenggara Pemilu dipastikan tak ada gunanya karena KPU adalah lembaga indpendden dan profesional dalam melaksanakan Pemilu di Tanah Air.

Setelah berkali-kali mendelegitimasi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, kini kubu 02 mengincar Mahkamah Konstitusi untuk “dikerdilkan” di mata rakyat.

Lagi-lagi upaya BPN men-downgrade MK tak akan mulus. Wakil Ketua TKN Joko Widodo-Maruf Amin, Arsul Sani menilai sikap BPN Prabowo-Sandi yang tak ingin menggugat perhitungan suara ke MK adalah konyol. Sementara, mereka di publik terus berkoar ada kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif.

“Jangan mengatakan bahwa ke MK itu sia-sia, itu namanya mendelegitimasi (atau) men-downgrade sebuah lembaga negara,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5).

Selama ini teriakan kubu 02 takkan gugat ke MK bersumber dari Wakteum Gerindra Fadli Zon, dan juga Kordinator juru bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak. Setali tiga uang, mereka tak ingin menempuh jalur hukum.

Namun begitu, bagi Arsul, sikap kubu 02, terutama Fadli Zon, tidak konsisten. Menurutnya, semua hal yang ada di UU Pemilu sudah dibahas di DPR. Fadli Zon sebagai wakil ketua DPR pun sepakat sengketa pemilu harus dibawa ke MK.

“Kenapa dulu waktu pembahasan RUU Pemilu, nanti kalau ada sengketa kita serahkan ke MK. (Sekarang) kedaulatan rakyat, kita selesaikan dengan demo atau apa? Kenapa kok setuju dengan MK? Kalau para elite berpikirnya begini ya susah,” tegasnya.

Kendati demikian, MK menilai tak mempersoalkan kubu 02 maupun Prabowo tak menggugat hasil Pemilu 2019.

Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan, sengketa pemilu hanya satu jalan, yakni melalui MK. Hal tersebut juga sudah diatur dalam konstitusi dasar Indonesia, yakni UUD 1945.

“Membawa atau tidak membawa perkara sengketa hasil pemilu itu hak peserta pemilu. Digunakan atau tidak hak itu, ya monggo, diserahkan kepada masing-masing saja,” tegas Fajar.

MK sendiri dalam memutuskan sengketa pemilu maupun pilkada berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti, dan keyakinan hakim. Ia menegaskan, MK tak memutus kasus hanya karena ingin memenangkan salah satu pasangan calon.

“Jadi yang diperlukan adalah argumentasi, saksi, alat bukti yang mampu meyakinkan hakim. MK jelas tak mungkin bisa ‘memenangkan’ pihak yang memang seharusnya kalah atau sebaliknya, ‘mengalahkan’ pihak yang seharusnya menang,” ucap Fajar.

Karena itu, upaya elite kubu Paslon 02, seperti Fadli Zon dan Dahnil Anzar yang menyebut mengadukan permasalahan ke MK adalah perbuatan yang sia-sia menunjukkan ketidakkonsistensian pihaknya yang turut menyepakati bahwa sengketa Pemilu harus dibawa ke MK.

Hal ini menunjukkan bahwa keduanya sedang berupaya membangun opini publik bahwa MK tidak mampu bekerja sesuai fungsi, adalah bagian dari upaya mendelegitimasi MK.