Mendikbud Tanggapi Wacana Sandiaga Uno Hapus UN Jika Terpilih


1,569 Kali Di Baca

Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno menjanjikan akan menghapus Ujian Nasional (UN) yang selama ini digunakan pemerintah dalam sistem pendidikan. Hal itu disampaikan dalam debat pemilihan presiden (Pilpres) 2019, Minggu (17/3).

Sebagai gantinya, ia mengatakan bakal menerapkan konsep penelusuran minat dan bakat.

Menurut dia, sistem Ujian Nasional tak memiliki nilai berkeadilan bagi para siswa. Sedangkan, sistem penelusuran minat bakat dinilainya akan lebih aplikatif bagi peserta didik untuk mengarahkan kemampuan dan bakatnya.

“Kami juga akan hapus UN, ini adalah salah satu sumber biaya tinggi dalam sistem pendidikan kita,” jelas Sandi.

Menaggapi wacana Sandiaga, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan, tidak mempersoalkan nama Ujian Nasional (UN) atau bukan. Tetapi yang tidak bisa dihapus itu evaluasi nasional, karena itu adalah amanah undang-undang.

“Soal namanya itu UN atau apa itu terserah, tetapi yang tidak bisa dihapus itu adalah evaluasi tingkat nasional dalam rangka untuk memastikan standar isi, proses dan seterusnya,” kata Muhadjir di Cirebon, Senin (18/3) dikutip dari Antara.

Menurutnya, adanya evaluasi secara nasional dengan diadakannya UN, maka standar capaian belajar siswa bisa terukur.

“Justru itu pentingnya dengan ujian nasional kita harus tahu, di mana tempat atau siswa ataupun unit satuan pendidikan yang belum mencapai standar,” ujarnya.

Dengan demikian, kata dia, maka pemerintah baik pusat maupun daerah bisa melakukan intervensi, ketika ada sekolah yang masih lemah dan tidak mencapai standar yang telah ditetapkan.

Namun lanjutnya, ketika tidak ada evaluasi secara nasional atau UN, maka pemerintah tidak bisa mengetahui capaian pendidikan secara nasional.

“Soal namanya apakah itu ujian apa itu terserah, jadi jangan sampai menghilangkan substansi. Kalau nama itu gampang,” tegasnya.

Wacana Sandi menghapus UN hanya akan menurunkan standar pendidikan Indonesia dan mengembalikan Indonesia ke era dimana pendidikan tidak memiliki standar tertentu.