Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Ungkap Data Penyebaran Hoax Yang Menyerang Jokowi-Ma’ruf

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Ungkap Data Penyebaran Hoax Yang Menyerang Jokowi-Ma’ruf

Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo) pada awal bulan Oktober 2018 ini merilis hoax terhadap pasangan Calon Presiden/Calon Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sepanjang September 2018 ternyata lebih banyak daripada hoax yang melanda capres/cawapres penantangnya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

“Dari catatan hoaks politik yang masuk dalam database kami diolah dari group Forum Anti-Fitnah Hasut dan Hoaks pada September 2018, hoaks yang menyerang Jokowi sebanyak 36 jenis dan Prabowo 16 jenis,” kata Ketua Mafindo Septiaji Eko Nugroho, Senin (8/10).

Mafindo merincikan pada September 2018, ada 86 topik hoaks yang mengemuka, dan 59 di antaranya terkait politik serta 52 lainnya terkait Pilpres 2019.

“Artinya, hoaks pilpres masih mendominasi media sosial, dan juga platform messaging seperti WA dan ini mengkhawatirkan, karena rentan memicu pertengkaran bahkan konflik sosial di masyarakat,” tutur Septiaji.

Berdasarkan catatan Mafindo, dilansir Antara, lima hoaks yang paling populer pada September masih seputar isu Suku, Agama dan Ras (SARA). Posisi pertama diduduki isu hoaks warga asal China ditangkap TNI AD karena membuat KTP palsu dengan jumlah sebaran mencapai 92.204 dan masuk kategori disinformasi.

Kemudian Pekerja LRT ditangkap di Karawang disangka Tentara Merah PKC dengan jumlah sebaran 63.000 masuk kategori disinformasi di urutan dua. Lalu pendidikan agama akan dihapus dengan jumlah sebaran 37.085 masuk kategori disinformasi.

Selanjutnya, hoaks tentang rezim kodok ini benar-benar anti-Islam dengan jumlah sebaran 32.034 masuk kategori disinformasi. Terakhir berita hoaks demi jalan tol masjid dan tempat ibadah kita pun mereka robohkan dengan jumlah sebaran 16.280 masuk kategori disinformasi.

Adapun, saluran paling banyak digunakan menyebar hoaks adalah facebook sebesar 49,88 persen, youtube 16,24 persen, dan twitter 15,08 persen

Septiaji juga menambahkan hoaks terdahsyat dilakukan Ratna Sarumpaet, seorang aktiviis yang sempat menjadi juru kampanye salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden. Hoaks terdahsyat itu terkait kebohongan penganiayaan terhadap Ratna.

Ironisnya, ia menambahkan, hoaks itu terjadi saat bangsa Indonesia berduka akibat gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala,Sulawesi Tengah. Bahkan, hoaks itu sempat merebut panggung opini publik yang sebelumnya fokus pada bencana alam tersebut.

Konten-konten hoaks kebanyakan dikemas sedemikian rupa oleh lawan politik petahana untuk menggiring opini dan perspektif publik mengenai figur kepemimpinan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, konten di dunia maya harus dicerna dan dicermati terlebih dahulu masyarakat agar tidak menjadi korban hoaks.

Data Mafindo ini membuka secara terang bahwa rekayasa isu tertentu terutama yang bermuatan SARA masih popular dan menarik bagi masyarakat. Situasi tersebut perlu diwaspadai untuk mencegah konflik sosial melalui mekanisme penegakan hukum, pantauan media sosial dan pihak terkait seperti penyelenggara, peserta dan Tim Kampanye terus mensosialisasi Pemilu damai tanpa hoaks.