Lakukan Illegal Fishing, Kapal Vietnam Ditangkap TNI AL di Natuna

Lakukan Illegal Fishing, Kapal Vietnam Ditangkap TNI AL di Natuna

Kapal ikan asing (KIA) asal Vietnam berhasil ditangkap KRI Cut Nyak Dien-375 di Laut Natuna, Kepulauan Riau. Kapal Vietnam itu diduga telah melakukan kegiatan illegal fishing.

Kadispen Koarmada I, Letkol Laut (P) Agung Nugroho lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (12/1/2019) menyampaikan, penangkapan berawal saat KRI Cut Nyak Dien-375 tengah melakukan patroli di Perairan Natuna. Tepat pada posisi 04° 33′ 281” U – 105° 37′ 88” T didapati kapal yang mencurigakan.

Kemudian KRI yang dikomandani oleh Letkol Laut (P) Amin Wibowi melakukan pengejaran, penangkapan, dan penyelidikan dilanjutkan dengan peran pemeriksaan dan penggeledahan terhadap muatan, personel dan dokumen kapal tersebut.

“Kali ini KRI Cut Nyak Dien-375 berhasil menangkap KIA Vietnam yang melakukan illegal fishing di Perairan Natuna, Jumat (11/1),” ungkap Agung Nugroho.

Setelah ditangkap dan dilakukan pemeriksaan, kapal KG 1916 TS itu terbukti bermuatan ikan campuran. Kapal tersebut dinyatakan telah melakukan illegal fishing.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Kapal KG 1916 TS bermuatan ikan campuran, diduga melakukan pelanggaran karena melakukan kegiatan Illegal Fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Perairan Pulau, Natuna Kepulauan Riau,” jelas Agung.

Selanjutnya kapal asing asal Vietnam itu dibawa ke pangkalan Lanal Tarempa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Atas dasar dugaan pelanggaran tersebut, maka Komandan KRI Cut Nyak Dien-375 Letkol Laut (P) Amin Wibowi, membawa Kapal KG 1916 TS tersebut dengan cara di-adhoc ke Pangkalan terdekat dalam hal ini Lanal Tarempa (Anambas, Kepulauan Riau) untuk proses pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya.

Keberhasilan aparat keamanna patut diapresiasi dalam menjaga kedaulatan Laut NKRI. Untuk itu diharapkan seluruh aparat yang bertugas tetap meningkatkan patroli dan menindak tegas setiap pelaku pelanggaran yurisdiksi teritorial laut dan pelanggaran hukum lainnya.