KPK Mengingatkan Agar Pansus Tak Melecehkan Pengadilan


146 Kali Di Baca

Semenjak awal Pansus Hak Angket KPK ternyata tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Tetapi tetap melakukan aktivitas selayaknya Pansus Angket yang memiliki dasar hukum yang legal.

KPK adalah lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Lembaga antirasuah ini pun menyadari ada risiko dalam batas-batas tertentu, itu bisa menjadi bentuk upaya untuk menghalangi pemberantasan korupsi, khususnya penanganan kasus KTP-e yang sedang berjalan saat ini.

Oleh karena itu, KPK mengimbau Pansus Hak Angket di DPR terkait tugas dan wewenang KPK menghormati proses peradilan yang sedang berjalan dan keputusan pengadilan terkait kasus korupsi pengadaan KTP elektronik atau e-KTP.

Mengenai pernyataan Pansus Angket bahwa kerugian negara akibat korupsi dalam proyek pengadaan KTP-e sebesar Rp2,3 triliun hanya perhitungan KPK, justru pernyataan tersebut akan membaut bingung rakyat. Sementara pengadilan sudah memutus dan mengatakan ada kerugian keuangan negara yang sebelumnya dihitung oleh BPKP.

“Jadi sebaiknya para wakil rakyat dan semua pihak kami imbau untuk menghormati peradilan dan tidak melecehkan proses peradilan itu,” tegas Huru Bicara KPK, Febry Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/7/17).

KPK, ditegaskan Febry bahwa segala tindakan lain yang mencoba mengintervensi, melakukan proses investigasi, atau proses-proses lain baik berkenaan perkara yang sudah diputus pengadilan, sedang berjalan di penegak hukum atau pun yang masih berjalan di penyelidikan, seharusnya dipertimbangkan dengan baik.

Seperti diketahui, hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis 20 Juli 2017 telah menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman, dan 5 tahun penjara kepada mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri Sugiharto dalam perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Sementara  anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani sudah menjalani persidangan di pengadilan terkait perkara itu dengan dakwaan memberikan keterangan palsu dalam persidangan e-KTP.

Kemudian dalam kasus tersebut, tiga orang dinyatakan masih berstatus sebagai tersangka, yaitu Ketua DPR Setya Novanto, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari, dan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Jadi, apakah ini yang dimaksud Pansus Angket yang ingin memperkuat kinerja KPK, atau justru sebaliknya? Dimana saat ini disebutkan para Dewan yang Terhormat itu banyak yang terseret dalam kasus megaproyek E-KTP.

Bahkan ada kesan yag mendalam bahwa Pansus Angket kini sedang membangun opini masyarakat dalam upaya pelemahan KPK. Tindakan Pansus Angket yang kian melenceng dan jauh dari harapan justru menunjukkan bahwa DPR hanya mementingkan kelompoknya dan tidak berpihak pada pengusutan kasus korupsi di Indonesia.

Meski mendapat serangan bertubi-tubi, KPK pun tak surut langkah menjalankan misinya dalam membongkar korupsi yang merugikan negara.