Kepala Sekolah Bertanggung jawab Tangkal Paham Radikal dan Intoleran di Sekolah


318 Kali Di Baca

 

JAKARTA – Kekurangan guru agama bukan menjadi alasan penyebab tumbuhnya radikalisme dan sikap intoleran di sekolah. Guru agama hanya bagian dari sistem di persekolahan, tapi kepala sekolah adalah bagian penting yang menjalankan sistem.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Hamid Muhammad dalam acara lokakarya bertajuk Aksi Pelajar untuk Kebinekaan Indonesia, di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Jumat (21/4/2017).

Menurut Hamid, tumbuhnya paham intoleran yang melahirkan radikalisme di sekolah harus bisa diatasi oleh kepala sekolah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kemdikbud, tidak memiliki wewenang dan hanya bertindak sebagai regulator.

“Masalah intoleransi bukan semata-mata tanggungjawab guru agama, itu masalah kepala sekolah sepenuhnya. Kalau kepala sekolah bisa bertanggungjawab dengan baik, nggak bakalan ada masalah seperti itu. Jangan bilang karena guru agama karena ini murni tugas kepala sekolah,” kata Hamid.

Kepala sekolah menurut Hamid harus dapat menjalankan peran. Jika ada yang aneh harus segera ditindak tegas dan ditertibkan. Pasalnya, kepala sekolah pada umumnya telah mendapat bimbingan untuk mengelola sekolah. Selain itu, Hamid juga menegaskan, kepala sekolah harus mengantisipasi dan mencegah pengaruh buruk dari luar.

“Pengaruh dari luar jika tidak dicegah akan membesar dan akhirnya tidak bisa ditangani,” kata Hamid.

Selain kepala sekolah, kata Hamid, pemerintah kabupaten (Pemda) harus bertanggungjawab atas apa yang terjadi di sekolah karena menjadi pelaksana regulasi. “Semua regulasi kita (pemerintah pusat) buat, paling penting itu regulasi menjadi tanggungjawab kepala dinas pendidikan, bupati atau wali kota,” ucapnya.

Sementara itu Direktur Eksekutif Maarif Institute Muhammad Abdullah Darraz loka karya ini untuk memperdaya generasi muda agar tidak melupakan nilai keberagaman dan toleransi. Menurutnya, sekolah menengah pertama merupakan tingkat satuan pendidikan yang tepat karena mereka telah dapat memanfaatkan kemajuan teknologi.

Darraz juga menyebutkan, para generasi muda yang disasar didorong untuk secara aktif mengkempanyekan konten langsung tentang toleransi. Dalam hal ini, para siswa dibimbing untuk membuat video pendek.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Maarif Institute, sekolah merupakan tujuan utama kelompok radikal untuk melakukan radikalisasi. Maka sekolah harus menanamkan kesadaran tentang keragaman. Dalam hal ini, siswa harus diajarkan akan realitas keragamanan, dengan cara dipertemukan dengan orang-orang yang berbeda. []