Jokowi Tidak Teken UU MD3, Masyarakat Silakan Ajukan Judicial Review


679 Kali Di Baca

Sampai batas waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan Presiden Joko Widodo diberikan waktu 30 hari untuk menandatangani pengesahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3).

Namun hingga batas terakhir atau tetpat jatuh pada Rabu (14/3/2018) Presiden Jokowi belum juga memberikan sinyal apakah akan meneken lembar pengesahan tersebut.

“Ya kan kurang sehari. Tunggu saja besok (ditandatangani atau tidak),” jelas Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (13/3).

“Kalau besok sudah lewat kan yang penting ada nomornya. Kalau sudah ada nomornya, lalu apa yang menjadi keinginan teman-teman di DPR juga bisa dilakukan. Kan sudah jelas ya bunyinya UU, bahwa 30 hari, ditandatangani atau tidak, tetap berlaku,”imbuhnya.

Pramono menegaskan, apa pun keputusan Presiden, didasarkan pada aspirasi masyarakat. Setelah UU MD3 tersebut berlaku, lanjut Pramono, eksekutif pun menyerahkannya kepada masyarakat, apakah akan menggugat UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau tidak.

“Karena kewenangan nanti kalau sudah diundangkan bukan lagi domainnya pemerintah maupun DPR. Kalau masih ada yang keberatan, kan bisa melakukan gugatan judicial review ke MK. Negara ini adalah negara demokratis, terbuka dan mempersilakan siapa saja,” ujar Pramono.

Perkara dukung mendukung JR UU MD3 ke MK Pramono mengatakan bahwa hal itu merupakan hak yang dimiliki oleh semua warga.

Presiden Jokowi hingga 30 hari sejak UU MD3 diketok parlemen tak kunjung menandatangani hasil revisi undang-undang. Jokowi mengaku masih ingin meminta pandangan pakar terkait sejumlah pasal yang dinilai meresahkan masyarakat.

Jokowi juga sempat mengatakan tidak akan menerbitkan Perppu untuk menyikapi hasil revisi itu.

Presiden Jokowi memastikan tak menandatangani UU MD3. “Hari ini kan sudah berakhir dan saya perlu saya sampaikan, saya tidak menandatangani UU tersebut,” kata Jokowi setelah penyerahan sertifikat hak atas tanah di Alun-alun Barat Kota Serang, Banten, Rabu (14/3).

Jokowi mengakui ditandatangani atau tidak, produk legislasi itu tetap berlaku. “Tapi untuk menyelesaikan masalah itu, berarti masyarakat silakan uji materi ke MK (Mahkamah Konstitusi),” jelas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

“Kenapa tidak saya menandatangani? Saya menangkap keresahan yang ada di masyarakat,” tambah Presiden.

Sebelumnya pengesahan revisi UU MD3 oleh DPR dan pemerintah menuai protes dari sejumlah kalangan lantaran ada sejumlah pasal yang dinilai memperluas kewenangan DPR dan mengancam kebebasan berpendapat.

Pasal-pasal yang mendapat sorotan antara lain Pasal 73 tentang pemanggilan paksa, Pasal 122 tentang penghinaan terhadap parlemen, dan Pasal 245 tentang hak imunitas anggota dewan.

Sejumlah pasal disebut-sebut berlebihan, bahkan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyebut UU MD3 mengacaukan garis ketatanegaraan yang sudah diatur sebelumnya.