Jelang Pilkada Ombudsman Menemukan 72% KPU Kabupaten/Kota Belum Salurkan APD

Pilkada
379 Kali Di Baca

Repost – Sumber : KONTAN.CO.ID Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Noverius Laoli

Bidikdata.com – Jakarta. Ombudsman Republik Indonesia Melakukan Investigasi Distribusi Peralatan Pelindung Pribadi (APD) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (KPU).

Itu untuk memastikan kesiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) berjalan dengan baik di tengah pandemi Corona Virus (Covid-19). Sebanyak 31 KPU Kabupaten / Kota diselidiki oleh Ombudsman.

Ombudsman menemukan 72% KPU Kabupaten / Kota belum didistribusikan APD. Meskipun pemilihan akan diadakan pada 9 Desember 2020 minggu depan.

“Temuan kami hanya dapat menjadi gambaran kecil dari semua wilayah di Indonesia yang akan menerapkan pemilihan regional simultan,” kata anggota Ombudsman Adrianus Meliera dalam siaran pers pada hari Rabu (2/12).

Adrianus mengatakan jumlahnya bisa menjadi alarm bagi KPU untuk meningkatkan pekerjaannya. Sehingga APD nanti dapat disalurkan tepat waktu ke setiap stasiun pemungutan suara (TPS).

“Ombudsman ingin memastikan kepatuhan KPU memegang pilkada secara bersamaan pada tahun 2020 sesuai dengan protokol kesehatan di Pandemi Covid-19, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat,” jelas Adrianus.

Adrianus mengajukan saran tentang tindakan korektif kepada Ketua KPU Republik Indonesia yang mengkompilasi peraturan atau ketentuan yang terkandung dalam instruksi teknis dalam hal mengimplementasikan pengadaan dan mendistribusikan logistik barang. Terutama dalam menyesuaikan jumlah kebutuhan dan ketepatan waktu distribusi.

Selain itu, ada juga saran untuk tindakan korektif untuk Kepala KPU Kabupaten / Kota. Yaitu untuk memastikan dan mencari distribusi kekurangan APD yang belum disalurkan ke PPK ke PPS.

Ini dilakukan agar APD dapat disalurkan setidaknya tiga hari sebelum implementasi pemilihan secara bersamaan. Sementara itu, saran tindakan korektif kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi secara optimal dalam pengadaan logistik dan penerbitan kurang dalam PPK belum disalurkan ke elemen PPS ke PPS.