Jaang, Abun dan Mega Pungli TPK Palaran


Lamanberita – Selama Syaharie Jaang menjabat dua periode sebagai Wakil Walikota Samarinda dan dua kali menjadi Walikota, terdapat pelaporan kasus korupsi yang cukup tinggi di Samarinda terutama saat dirinya menjabat sebagai Walikota Samarinda.

Kasus yang menyeret nama Syaharie Jaang telah menjerat Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB), Hery Susanto Gun alias Abun, dan Manajer Lapangan KSU PDIB, Noor Asriansyah alias Elly.

Dari kasus pungli yang dilakukan KSU PDIB Samarinda, polisi menyita barang bukti uang tunai senilai Rp 5 juta. PDIB memanfaatkan surat keputusan (SK) Wali Kota Samarinda yang menetapkan koperasi tersebut sebagai pengelola parkir di Pelabuhan Peti Kemas Samarinda.

Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang bahkan harus diperiksa selama 12 jam terkait dengan kasus tersebut pada Sabtu-Minggu, 18-19 Maret 2017.

Sehari setelah diperiksa, Jaang mencabut resmi SK yang diberikan kepada KSU PDIB Samarinda per 20 Maret 2017. SK tersebut dicabut melalui Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 551.21/131/HK-KS/III/2017 tentang Pencabutan Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 551.21/083/HK-KS/II/2016 tentang Penetapan Pengelola dan Struktur Tarif Parkir pada Area Parkir Pelabuhan Peti Kemas Bukuan Palaran atas Nama Koperasi Serbausaha PDIB Samarinda.

Praktek pungli tersebut dapat berjalan akibat adanya SK dari Jaang selaku walikota yang menjabat saat itu. Ia menjadi saksi yang meringankan Abun sehingga mendapatkan vonis bebas. Namun Jaang berkelit

dalam pemeriksaan dan mengorbankan anak bawahannya dengan alasan tidak melakukan pengecekan perizinan di lapangan.

Meski sempat mendapat Vonis bebas kini Abun Cs harus mendekam dipenjara untuk mempertanggungkjawabkan mega pungli di TPK Palaran dengan nilai Rp2,64 Triliun.

Saat itu Jaang lah yang menjadi saksi meringankan sehingga Abun sempat divonis bebas.

Pembersihan pelabuhan dan layanan umum dari aksi Pungli merupakan konsentrasi pemerintahan Joko Widodo. Bahkan untuk itu pemerintah membentuk tim Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar).

Sebelumnya Bareskrim Polri dan Ditreskrimsus Polda Kaltim, Jumat (17/3), membongkar dugaan pungli di kawasan TPK Palaran, Samarinda, yang diduga dilakukan buruh bongkar muat dan bermuara ke koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Komura Samarinda.

Petugas saat itu menyita antara lain uang tunai Rp 6,1 miliar, tiga unit CPU, dan dokumen penting, di kantor Komura. Kedua terdakwa dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan pasal UU 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Adapun untuk Komura, polisi memperkirakan total penghasilan dari praktik pungli itu mencapai Rp 2,64 triliun terhitung dari 2010 hingga 2017.

Kasus tersebut masih akan dikembangkan dan jika ditemukan fakta lebih lanjut maka Syaharie Jaang akan diperiksa lebih lanjut oleh kepolisian.

Pihak kepolisian seharusnya menelusuri lebih dalam keterlibatan Jaang sebab tidak mungkin uang senilai Rp2,67 tidak mengalir ke dirinya.

Bahkan ia ia mengklaim ada upaya kriminalisasi. Boleh jadi inilah senjata pamungkas Jaang beserta kroninya.

Diketahui, selama 18 tahun kepemimpinan di kota Samarinda Jaang dinilai tidak berhasil menyelesaikan masalah banjir, jalan berlubang, kemacetan lalu lintas, sampah yang menumpuk, fasilitas umum tidak terawat, serta permasalahan tambang.

Lebih dari itu selama menjabat, Jaang telah menerbitkan 63 IUP dan mengkapling 71 % luas kota Samarinda. Hal ini menyebabkan banjir di 35 titik yang semakin meluas. Ia juga tercatat sebagai direktur perusahaan batu bara Anugerah Bumi Etam yang aktif di Kaltim.

Bahkan selama di bawah kepemimpinan Jaang, Samarinda menjadi kota yang paling tidak nyaman untuk ditinggali.Samarinda berada di posisi tujuh dari sepuluh kota tak nyaman dihuni di Indonesia berdasarkan survei Kementerian Agraria.

Selain itu, aspek yang dinilai paling rendah adalah ketersediaan transportasi, keselamatan warga, pengelolaan air kotor dan drainase, fasilitas pejalan kaki, serta partisipasi masyarakat. Ini bisa menjadi gambaran bagi pemerintah mengenai aspek-aspek mana saja yang perlu ditingkatkan dan aspek yang sudah cukup berhasil di dalam kotanya.

Itu artinya, untuk lingkup Samarinda saja Jaang tidak mampu membawa perubahan, bagaimana mungkin dirinya dapat memajukan Kaltim. Dengan begitu Jaang jelas secara nyata tidak menunjukkan komitmen dan kapabilitas untuk menjadikan Kaltim lebih baik lagi di masa yang akan datang.