Intimidasi Politik Terbuka Amien Rais terhadap Institusi Polri

Intimidasi Politik Terbuka Amien Rais terhadap Institusi Polri

Sebelum menjalani menjalani pemeriksaan penyidik sebagai saksi atas kasus penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet di Mapolda Metro Jaya, Rabu (10/10/2018) kemarin, Amien Rais melontarkan pernyataan yang tidak berkaitan dengan agenda yang dijalaninya.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta Presiden Joko Widodo mencopot Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Tidak jelas apa yang menjadi standar bagi Amien hingga menyuarakan hal itu.

“Saya minta kepada Pak Jokowi, Kapolri Tito Karnavian agar segera dicopot. Alasannya ini pelajari sendiri. Saya yakin pimpinan Polri yang jujur dan mengabdi bagi bangsa negara masih banyak untuk mengganti Pak Tito Karnavian. Saya cinta polisi, polisi itu keamanan nasional tapi kalau ada oknum tidak benar tentu harus diganti,” kata Amien Rais.

Alasan Amien yang mendesak agar Kapolri dicopot karena yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi itu, jelas tidak ada alasan hukumnya. Ucapan Amien Rais itu dapat dikategorikan sebagai mengada-ada untuk mengalihkan perhatian.

Amien Rais berusaha mengancam Polri dengan mengalihkan fokus masyarakat dari kasus hoaks Ratna Sarumpaet kepada kasus lain yang tidak jelas duduk perkaranya.

Sangat jelas ini sebagai upaya memperkeruh kondisi stabilitas politik sekaligus merupakan bentuk intimidasi politik terbuka terhadap Institusi Kepolisian.

Justru Polisi telah menjalankan tugasnya dengan benar untuk menuntaskan dan mengungkap aktor dibalik skenario kebohongan Ratna Sarumpaet.

Sebagai mantan Ketua MPR, Amien harusnya memberi sikap teladan di dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Yakni dengan cara mendukung kerja penyidik kepolisian agar kasus hoaks Ratna Sarumpaet menjadi terang benderang ke masyarakat.

Persoalan hoaks Ratna Sarumpaet telah menjadi salah satu sumber gangguan ketertiban nasional, khususnya menjelang Pilpres 2019. Adalah hal lumrah bila Kepolisian memprioritaskan penyelesaian kasus ini. Utamanya demi menghindari eskalasi dampak kasus yang bisa berbuntut pada konflik horizontal di masyarakat.

Sehingga penetapan posisi Amien Rais sebagai saksi kunci dalam kasus hoaks Ratna ini merupakan hal yang biasa dalam hukum acara penyidikan Polri. Karena Amien adalah salah satu pihak yang pertama mengetahui, bertemu dan berdiskusi dengan Ratna.

Oleh karena itu, pola pengerahan massa berikut desakan Amien Rais atas pencopotan Kapolri, Tito Karnavian ini keliatan jelas sebagai manuver picik, intimidasi terbuka terhadap lembaga penegak hukum.

Untuk diketahui, Ratna kini ditahan oleh Polda Metro Jaya usai ditetapkan sebagi tersangka kasus kebohongan yang membuat publik menjadi heboh dan telah melanggar Pasal 16 KUHP jo Pasal 28 UU ITE.

Polisi berhak dan berwenang meminta keterangan kepada siapapun yang diduga mengetahui terjadinya tindak pidana yang dilakukan Ratna.

Sebelum mengetahui kebohongannya, Amien Rais dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah berencana menemui Kapolri Tito agar segera mengusut tuntas kasus tersebut. Pasalnya, Ratna telah menemui terlebih dahulu Prabowo dan Amien. Ia mengadu telah dipukul di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat. Namun, pertemuan ke Kapolri batal lantaran Ratna akhirnya mengaku semua yang ia bicarakan adalah hoaks semata.