Hapus Materi Khilafah dan Jihad, Kemenag Tegaskan Tak Akan Menghapus Sejarah Islam

Hapus Materi Khilafah dan Jihad, Kemenag Tegaskan Tak Akan Menghapus Sejarah Islam
102 Kali Di Baca

Kementerian Agama resmi menghapus materi ujian di madrasah yang mengandung konten khilafah dan perang atau jihad.

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah pada Kementerian Agama (Kemenag), Umar, mengatakan kalau materi yang dihilangkan sebenarnya bukan hanya materi khilafah dan perang.

Umar menjelaskan, setiap materi ajaran yang berbau tidak mengedepankan kedamaian, keutuhan dan toleransi juga dihilangkan.

“Karena kita mengedepankan pada Islam wasathiyah,” tegas Umar, Sabtu (7/12/2019).

Ia mengatakan, bahwa Rasulullah mengajarkan semangat perjuangan. Tapi dalam konteksnya saat ini tidak lagi model perjuangan perang.

Namun, kata dia, dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam tetap membahas Rasulullah pernah berperang.

Dia menegaskan, memang Rasul pernah berperang tapi bukan hanya perang saja yang dilakukan Rasulullah semasa hidupnya.

Dikatakannya, perjuangan Rasulullah sendiri bukan hanya berperang. Tapi membangun masyarakat madani.

“Tetapi justru yang kita ungkap banyak nanti aspek kehidupan Rasul yang menjaga perdamaian yang madani,” ujarnya.

“Rasul pernah berperang iya, tetapi Rasul bukan hanya berperang saja, dan kalau Rasul berperang bukan berarti Islam didakwahkan dengan cara keras,” jelasnya menambahkan.

Kedepankan Kedamaian dan Toleransi

Masyarakat harus memahami pentingnya menjaga perdamaian dan toleransi.Sebab Rasul dengan umat-umat agama lain juga toleransi.

Oleh karena itu, KEmenaga lanjut Umar mengatakan, semua buku-buku ajar di MI, MTs, dan MA harus berorientasi pada penguatan karakter, ideologi Pancasila, dan anti korupsi. Yang paling utama mengajarkan Islam wasathiyah.

“Jadi kita ini menyiapkan generasi yang akan datang generasi yang betul-betul bisa menjaga perdamaian, persatuan dan toleransi demi keutuhan NKRI dan kejayaan Islam di Indonesia,” jelasnya.

Umar mengingatkan, di Indonesia khilafah ditolak, maka tidak mungkin mengajarkan materi yang konteksnya membangun khilafah yang bertentangan dengan Indonesia.

“Apakah kemudian pemerintahan Islam (khilafah) enggak diajarkan? Ya tentu nanti ada porsi (pelajaran tentang) membangun peradaban dan pemerintahan, tapi yang sesuai dengan negara kita Indonesia,” jelasnya.

Menurutnya, anak diajari bagaimana pandangan Islam terhadap membangun negara dan pemerintahan.

Jadi perspektifnya beda dengan khilafah yang dimaksud oleh pihak-pihak yang ingin mendirikan khilafah di negara Pancasila.

Dia menegaskan, pihaknya tidak akan menghilangkan fakta-fakta sejarah Islam. Tapi pendekatan dan metodologinya yang akan diubah, supaya anak-anak tidak sampai lupa sejarah, dan melupakan sejarah.

yang terpentingn diaktakannya, Kemenag ingin memberikan bekal kepada para siswa supaya melek informasi tentang negara. Supaya anak-anak tahu membela negara ini hukumnya fardu ain. Tapi membela yang mengedepankan asas pemerintahan yang Pancasila, meneguhkan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.