Gubernur DKI Dipolisikan Warga karena Tutup Jalan


Lamanberita – Pro kontra penutupan Jl Jatibaru, Tanah Abang yang digunakan sebagai lahan berjualan Pedagang Kaki Lima (PKL) berbuntut ranah hukum.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dilaporkan ke kepolisian daerah Polda Metro Jaya.

Anies dilaporkan ke Direktorat Kriminal Khusus oleh Cyber Indonesia dengan nomor: TBL/995/II/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus. Tanggal 22 Februari 2018. Pelapor menilai keputusan mantan Mendikbud itu dinilai mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dan bertentangan dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dengan ancaman pidana 18 bulan atau denda Rp 1,5 miliar.

“Banyak memang dari undang-undang perda sudah langgar lalu pidananya itu yang di laporan. Terus perda dilanggar lalu Pergub ya kalau enggak salah tahun 2007, jadi intinya PKL tidak boleh untuk namanya menggangu ya jalan raya,” kata Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia, Jack Boyd Lapian seperti dikutip media online nasional kemarin.

Jack Boyd Lapian menilai keputusan menutup jalan itu merupakan kewenangan kepolisian bukan Pemda. Dampaknya keputusan Anies tersebut menuai menggangu semua pihak.

“Yang Jatibaru itu, sedangkan legal standingnya pak Anies enggak ada hanya lisan saja dan itu sudah berlangsung kebetulan enggak sengaja tepat dua bulan, sejak 22 Desember,” katanya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menilai laporan warga terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Polda Metro Jaya merupakan langkah yang tepat. Fraksi PDI Perjuangan di DPRD disebut Gembong menyambut baik laporan tersebut.

“Ketika ada warga yang mengkritisi itu kemudian menempuh jalur hukum, saya kira itu langkah positif. Saya apresiasi itu yang dilakukan masyarakat yang melaporkan kebijakan Gubernur ke Polda Metro Jaya,” ujarnya.

Gembong mengatakan laporan warga itu merupakan bentuk ketidaknyamanan atas kebijakan di Tanah Abang. Dikatakan Gembong, sebelumnya PDIP sudah mengingatkan Pemprov DKI bahwa kebijakan tersebut melanggar dua peraturan daerah dan undang-undang. Gembong menyebut Anies melanggar Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi dan Perda tentang Ketertiban Umum serta Undang-undang tentang Jalan.

“Itu karena masyarakat merasa terganggu kan. Mereka terganggu kenyamanan atas penutupan jalan itu. Fraksi PDIP jauh-jauh hari sudah menyampaikan bahwa ketika kebijakan Anies menempatkan PKL di sepanjang Jalan Jatibaru itu melanggar beberapa peraturan,” tandasnya.

Lebih lanjut Gembong menganggap kebijakan Anies menutup jalan adalah kebijakan sepihak atau one man show karena diterapkan tanpa koordinasi dengan stakeholder lainnya, termasuk dengan Direktorat Lalu Lintas Polda.

Berlatar belakang penutupan Jalan Jatibaru Tanah Abang menuai protes sejumlah pengguna jalan maupun sopir angkutan. Kepolisian melalui Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya akhirnya mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta terkait kebijakan tersebut.

Rekomendasi kepolisian salah satunya membuka kembali Jalan Jatibaru. Namun Pemprov DKI Jakarta melalui Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko mengatakan, tidak bisa memenuhi rekomendasi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya terkait permintaan dibukanya kembali Jalan Jatibaru, Tanah Abang.

Seperti diketahui, semula dua Jalan Jatibaru Raya ditutup Pemprov DKI Jakarta untuk menampung para pedagang kaki lima. Namun, satu jalur kini telah dibuka setelah menuai protes dari pengguna jalan dan sopir angkutan umum

Comments are closed.