Gerindra Tidak Akan Pernah Bisa Mengelak Isu Pelanggaran HAM Prabowo Yang Mengenal Kadaluarsa

Gerindra Tidak Akan Pernah Bisa Mengelak Isu Pelanggaran HAM Prabowo Yang Mengenal Kadaluarsa

Isu pelanggaran HAM selalu jadi momok bagi sosok calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Harapan kasus penganiayaan Ratna Sarumpaet dapat menjadi pengalihan isu HAM tersebut langsung pudar ketika aktifis perempuan tersebut diketahui telah berbohong dan menciptakan hoax.

Terkait isu HAM tersebut pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto itu memiliki jalan terjal untuk menang dari Jokowi. Setidaknya, isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) bakal menghantui Prabowo.

“Sekarang belum terlihat isu yang terjadi namun (pelanggaran) HAM bisa saja dilempar pihak lawan kepada Prabowo,” ujar Hendri seperti dikutip dari Merdeka, Sabtu (14/4).

Latar belakang dugaan melakukan penculikan aktivis tahun 1998 oleh Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad tak dipungkiri oleh Hendri menjadi momok bagi pemilih saat ini meski cenderung pemilih milenial.

Dia juga mengatakan, pelanggaran HAM bisa menjadi isu sensitif bagi Prabowo. “Jadi kalau orang-orang kalau dibayang-bayangi dengan (pelanggaran) HAM agak malas juga,” ujarnya.

Sementara berkaca dari Pilkada DKI Jakarta dan Pilgub Jateng saat ini yang menyinggung isu SARA, Hendri menilai isu tersebut tidak akan terjadi pada Pilpres 2019. Meski begitu, isu tersebut tetap membayang-bayangi jika salah satu dari pihak keduanya memulai terlebih dahulu.

“Isu SARA tidak akan muncul kalau tidak ada yang mulai, kemarin yang Jakarta kan ada kejadian pernyataan Ahok itu kan,” ujarnya

Fakta lainnya yang semakin menyudutkan lawan petahana Presiden Jokowi tersebut adalah terungkapnya 34 dokumen rahasia Amerika Serikat mengungkap rentetan laporan pada masa prareformasi, salah satunya bahwa Prabowo Subianto disebut memerintahkan Kopassus untuk menghilangkan paksa sejumlah aktivis pada 1998 dan adanya perpecahan di tubuh militer.

Pada tahun 1997, Prabowo diduga kuat mendalangi penculikan dan penghilangan paksa terhadap sejumlah aktivis pro-Reformasi. Setidaknya 14 orang, termasuk seniman ‘Teater Rakyat’ Widji Thukul, aktivis Herman Hendrawan, dan Petrus Bima masih hilang dan belum ditemukan hingga sekarang.

Mereka diyakini sudah meninggal. Prabowo sendiri mengakui memerintahkan Tim Mawar untuk mengeksekusi operasi tersebut. Namun demikian, Prabowo belum diadili atas kasus tersebut hingga sekarang walau anggota Tim Mawar sudah dijebloskan ke penjara.

Para korban dan keluarga korban juga sama sekali belum memaafkannya dan masih terus melanjutkan upaya hukum. Sebagian berupaya menuntut keadilan dengan mengadakan aksi ‘diam hitam kamisan’, aksi demonstrasi diam di depan Istana Negara setiap hari Kamis. Prabowo dan koleganya, Sjafrie Syamsuddin, juga tidak pernah memenuhi Panggilan Komnas HAM yang berusaha untuk mengusut kasus tersebut.

Dokumen-dokumen yang dirilis ke publik oleh lembaga Arsip Keamanan Nasional (NSA) ini mengemukakan berbagai jenis laporan pada periode Agustus 1997 sampai Mei 1999.

Sebagian merupakan percakapan staf Kedutaan AS di Jakarta dengan pejabat-pejabat Indonesia, lainnya adalah laporan para diplomat mengenai situasi di Indonesia ketika itu.

Salah satu dokumen merupakan telegram berisi percakapan antara Asisten Menteri Luar Negeri AS, Stanley Roth, dengan Komandan Kopassus, Mayor Jenderal Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan selama satu jam pada 6 November 1997 itu, keduanya membahas situasi Indonesia.

Prabowo mengatakan mertuanya, Presiden Suharto, tidak pernah mendapat pelatihan di luar negeri dan pendidikan formalnya pun sedikit. Namun, menurutnya, Suharto sangat pintar dan punya daya ingat yang tajam.

Bagaimanapun, urai Prabowo, mertuanya tidak selalu bisa memahami persoalan dan tekanan dunia.

“Akan lebih baik jika Suharto mundur pada Maret 1998 dan negara ini bisa melalui proses transisi kekuasaan secara damai”, sebut Prabowo dalam dokumen itu.

“Apakah itu terjadi pada Maret atau perlu beberapa tahun lagi, era Suharto akan segera berakhir,” sambungnya.

Siapa di balik penghilangan para aktivis?

Arsip tertanggal 7 Mei 1998 ini mengungkap catatan staf Kedutaan Besar AS di Jakarta mengenai nasib para aktivis yang menghilang.

Catatan itu memuat bahwa para aktivis yang menghilang boleh jadi ditahan di fasilitas Kopassus di jalan lama yang menghubungkan Jakarta dan Bogor.

Hasil percakapan seorang staf politik Kedutaan Besar AS di Jakarta dengan seorang pemimpin organisasi mahasiswa memunculkan nama Prabowo Subianto.

Narasumber tersebut mengaku mendapat informasi dari Kopassus bahwa penghilangan paksa dilakukan Grup 4 Kopassus. Informasi itu juga menyebutkan bahwa terjadi konflik di antara divisi Kopassus bahwa Grup 4 masih dikendalikan Prabowo.

“Penghilangan itu diperintahkan Prabowo yang mengikuti perintah dari Presiden Soeharto,” sebut dokumen tersebut.

Pada masa kampanye pemilihan presiden 2014, Prabowo berulang ketika rangkaian peristiwa 1998 terjadi dan mengatakan dia hanya menjalankan perintah atasan.

“Sebagai seorang prajurit, kami melakukan tugas kami sebaik-baiknya,” kata dia dalam debat capres pertama.

“Itu merupakan perintah atasan saya.”

Menyikapi isu penculikan tersebut ABRI, di bawah kepemimpinan Jenderal Wiranto, membentuk DKP (Dewan Kehormatan Perwira) untuk menangani kasus hilangnya sejumlah aktivis politik yang dikaitkan dengan anggota Kopassus dan Prabowo.

DKP dibentuk pada Juli 1998 dan menggelar sidang pada bulan Agustus.

Setelah memeriksa Prabowo, DKP yang diketuai Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo ini menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian Prabowo dari dinas kemiliteran.

Setelah meninggalkan dinas ketentaraan, Prabowo sempat menetap di Yordania sebelum pulang ke Indonesia untuk menjadi pengusaha dan kemudian mendirikan Partai Gerindra.

Pada tahun 1990-an, Prabowo juga terkait dengan sejumlah kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Pada tahun 1995, ia sempat menggerakkan pasukan ilegal yang melancarkan aksi teror ke warga sipil. Peristiwa ini membuat Prabowo nyaris baku hantam dengan Komandan Korem Timor Timur saat itu, Kolonel Inf Kiki Sjahnakrie, di kantor Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Adang Ruchiatna. Sejumlah lembaga internasional menuntut agar kasus ini dituntaskan.

Menurut pakar HAM Adnan Buyung Nasution, kasus ini belum selesai secara hukum karena belum pernah diadakan pemeriksaan menurut hukum pidana.

Di samping itu, Prabowo juga diduga kuat mendalangi Kerusuhan Mei 1998 berdasar temuan Tim Gabungan Pencari Fakta. Dugaan motifnya adalah untuk mendiskreditkan rivalnya Pangab Wiranto, untuk menyerang etnis minoritas, dan untuk mendapat simpati dan wewenang lebih dari Soeharto bila kelak ia mampu memadamkan kerusuhan, yang mana ternyata ia gagal.

Dia juga masih belum diadili atas kasus tersebut. Juga pada Mei 1998, menurut kesaksian Presiden Habibie dan purnawirawan Sintong Panjaitan, Prabowo melakukan insubordinasi dan berupaya menggerakkan tentara ke Jakarta dan sekitar kediaman Habibie untuk kudeta. Karena insubordinasi tersebut ia diberhentikan dari posisinya sebagai Pangkostrad oleh Wiranto yang dilanjutkan dengan keputusan Presiden BJ Habibie

Setelah Mei 1998, untuk menghindari tekanan dari internal terkait insubordinasi tersebut dan menghindari pengusutan hukum terkait kerusuhan Mei dan penculikan para aktivis, ia melarikan diri ke Yordania.

Ia mendapat suaka politik dan status kewarganegaraan dari Abdullah II. Pangeran Abdullah II yang kemudian pada 1999 menjadi Raja Yordania adalah kawan Prabowo sesama komandan pasukan Khusus. Prabowo kembali ke Indonesia pada 2001 setelah kekuatan Poros Tengah menggulingkan Presiden BJ Habibie dan momentum untuk mengusut kasus-kasus pelanggaran HAM Orde Baru mulai surut.

Dari semua ulasan diatas Prabowo sebagai calon Presiden jelas memiliki rekam jejak dan latar belakang yang buruk terkait kiprahnya di masa lalu, yakni sebagai penculik dan pelanggar HAM melalui perintah penghilangan aktivis.

Hal tersebut menjadi momok sekaligus ancaman bagi masyarakat apabila nantinya Prabowo terpilih menjadi Presiden, sehingga menjadi pertimbangan untuk tidak mendukung dan memilihnya.