Fahri Hamzah Kritik Agus cs Sudah Serahkan Mandat Malah Tersangkakan Menpora

Fahri Hamzah Kritik Agus cs Sudah Serahkan Mandat Malah Tersangkakan Menpora
663 Kali Di Baca

Jakarta – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritisi penyerahan mandat oleh pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode Muhammad Syarif kepada
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sikap tersebut dinilai Fahri sebagai bentuk pengunduran diri.

“Dalam kajian saya, menyerahkan mandat itu sama dengan mengundurkan diri. Jadi tiga pimpinan
KPK sudah tidak layak memimpin, sudah tidak layak mengambil keputusan penting,” kata Fahri
Hamzah.

Sehingga, legitimasi KPK saat ini dipertanyakan. Terlebih, pascapenyerahan mandat tiga
pimpinannya itu, KPK tetap bisa bekerja dan menetapkan seseorang menjadi tersangka seperti
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dalam kasus dugaan suap dana hibah
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

“Sebenarnya kita menghadapi kesulitan memahami apa yang terjadi di KPK pascapengunduran diri
pimpinan KPK dan penyerahan mandat kepada Presiden,” kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) ini.

Dikatakannya, KPK tidak boleh dipermainkan. “Tiga pimpinan KPK ini sebenarnya memiliki
legitimasi moral yang sudah jatuh akibat tindakan sembrono mengundurkan diri dan menyerahkan
mandat kepada Presiden,” tutur Legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.

Fahri berpendapat, semua pihak seharusnya mulai berpikir mengenai legitimasi kerja KPK saat
ini. Di sisi lain, ujar Fahri, sudah ada lima pimpinan KPK jilid V yang telah disahkan DPR dan
menunggu pelantikan presiden.

“Mulai dipikirkan secara baik apa yang seharusnya menjadi mekanisme dalam keadaan ketika
pimpinan baru sudah disahkan oleh DPR, sementara pimpinan lama yang tiga di antara mereka
sudah kehilangan legitimasi itu masih berada di tempat dalam keadaan yang sudah mengundurkan
diri,” katanya.

Kendati demikian, Fahri menilai, Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode Muhammad Syarif
telah mempermainkan moral sebuah lembaga negara jika menarik pernyataan yang menyerahkan
mandat ke Presiden Jokowi itu.

“(Namun sekarang) mengatakan tidak jadi ikut mengundurkan diri, merasa masih punya mandat dan
masih memiliki legitimasi. Bagi saya ini ada semacam konflik moral yang luar biasa yang
harusnya tidak boleh terjadi di lembaga seperti KPK. Sebab lama-lama yang rusak adalah
lembaganya karena orang melihat bahwa oh ternyata di KPK juga masih bisa main-main dan jadi
tempat main,” pungkasnya.

Penyerahan mandat ke Presiden oleh KPK menjadi semacam konflik moral luar biasa yang harusnya
tak boleh terjadi. KPK di bawah pimpinan saat ini yang masa jabatannya bakal habis Desember
2019, tak lagi memiliki legitimasi moral akibat penyerahan mandat kepada Presiden itu.