Bandit Gerindra Teriak Bandit Sebut Revisi UU KPK Pesanan Bandit Negara

Bandit Gerindra Teriak Bandit Sebut Revisi UU KPK Pesanan Bandit Negara
452 Kali Di Baca

Partai Gerindra dan kader-kadernya tak pernah kehabisan bahan untuk mengkritisi Pemerintah. Namun sayangnya kritikan yang mereka lontarkan selalu saja mentah dan tidak tepat sasaran.

Cara berpikir Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono misalnya, ia menilai revisi UU sudah melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Disebutnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK harus dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menanggapi adanya UU KPK 30/2002 yang direvisi.

Tanpa berpikir rasional, Arief Poyuono menuding bahwa Revisi UU KPK merupakan pesanan bandit-bandit negara.

“Revisi UU KPK tersebut merupakan pesanan bandit-bandit pencuri uang negara agar memperlemah KPK dalam memberantas dan menangkap para koruptor,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Senin (7/10).

Tak sampai disitu saja bahkan Arif memprovokasi seluruh elemen, mulai dari elite politik, rektor, dosen, guru, dan tokoh agama untuk melakukan gerakan ultimatum mahasiswa dan masyarakat mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpu UU dengan tenggat waktu.

“Secara pribadi, saya mendukung ultimatum gerakan mahasiswa dan masyarakat terkait desakan pada Joko Widodo untuk mengeluarkan Perppu UU KPK yang direvisi dengan waktu yang ditentukan ya,” sambungnya.

“Kita bergerak dukung gerakan mahasiswa kepung gedung MPR -DPR serta istana,” sambungnya.

Tuduhan Waketum Gerindra, Arief Poyuono yang menyebut revisi UU KPK pesanan bandit-bandit negara sangat memprovokasi, tidak berdasar dan hanya memanaskan situasi, padahal revisi UU KPK memang diperlukan untuk menata kembali kinerja KPK agar lebih baik lagi.

Gerindra ibarat pahlawan kesiangan yang ingin dipandang mewakili suara rakyat padahal tujuannya hanya mengompori dan membenturkan masyarakat dengan Pemerintah.

Gerindra bandit teriak bandit yang mulai kalap dengan adanya Revisi UU KPK atau mungkin Gerindra memang sudah koplak takut dengan UU KPK yang baru disahkan.